Baru bulan lalu JK menyatakan akan maju sebagai Capres dari Golkar untuk melawan SBY. Lan

Pilihan pertama nampaknya jatuh ke PDIP. Namun JK harus bersedia sebagai Cawapres, karena Megawati sudah jelas akan maju sebagai Capres. Tapi disini Golkar juga harus pragmatis, pertama : kalau hanya ingin mengambil kursi Cawapres buat apa koalisi dengan PDIP. Kedua: kalau Mega kalah, posisi Wapres akan hilang. Dengan partai-partai lain nampaknya pilihan semakin sempit. PKS dan PKB jauh-jauh hari sudah mendekat ke Partai Demokrat, Hanura dan Gerindra juga sudah menyatakan satu poros dengan PDIP. Jadi tinggal PPP dan PBB.
Dari daerah-daerah, DPD-DPD Golkar menghendaki agar Golkar tetap maju sendiri dan tidak kembali “rujuk” dengan SBY. Tentunya ini lebih karena pertimbangan harga diri, serta menjaga kehormatan dan integritras partai. Golkar, sebagai partai besar, sekali menyatakan akan maju sebagai penantang SBY harus tetap maju apapun konsekekuensinya. Namun dikalangan elite Golkar tidak demikian pola pikirnya. Dari pertimbangan oportunitas kesempatan Golkar untuk menduduki kursi orang nomer 2 di RI ini hanya kalau bergabung dengan SBY. Dengan tetap berduet dengan SBY, kalau menang, akan banyak posisi di kabinet yang akan diberikan kepada kader Golkar. Di parlemen koalisi partai pemerintah juga akan berusaha supaya pimpinan DPR dan komisi-komisi strategis juga akan jatuh ditangan Golkar. Ini semua adalah masalah interest atau kepentingan.
PKS mengancam akan keluar koalisinya dengan PD kalau JK kembali berduet dengan SBY. Sekali lagi ini juga masalah kepentingan dan oportunitas. Kalau JK kembali berduet dengan SBY maka kans PKS untuk mengajukan kadernya sebagai Cawapres akan hilang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar