Siapa Pengganti Sultan Hamnegku Buwono X

Masalah penetapan atau pemilihan kepala daerah Yogyakarta sudah tidak perlu diperdebatkan lagi dengan disahkannya Undang-undang Keistimewaan (UUK) DIY. Sri Sultan Hamengku Buwono X baru saja selesai dilantik sebagai Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sesuai dengan ketentuan UU tersebut, Sultan Jogya dan Raja Pakualam yang resmi bertahta, otomatis akan ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Masa jabatan gubernur tidak ada batasnya, karena raja tidak mengenal masa jabatan. Raja baru turun tachta kalau mangkat. Sultan IX menggantikan Sultan VIII yang mangkat tahun 1940, Sultan X menggantikan ayahandanya Sultan IX yang wafat tahun 1988.
Siapa penerus Sultan akan menjadi sosok penting, karena pertama : siapapun yang menggantikan Sultan X nantinya akan menjadi pemimpin Provinsi DIY.  Beliau diharapkan mempunyai kualifiaksi tidak hanya sebagai seorang raja tetapiu juga sebagai seorang kepala daerah. Kedua : Seperti diketahui, Sri Sultan HB X tidak memiliki anak laki-laki. Tidak seorang pun dari lima anak Sultan berjenis kelamin laki-laki. Tidak  ada “paugeran” (peraturan) tertulis yang melarang anak perempuan menjadi penerus tachta, namun dalam sejarah keraton Jogyakarta(Mataram)  belum pernah diperintah oleh seorang ratu. Karena itu, banyak pihak menilai keturunan Sultan HB X tidak bisa naik tahta.
Kalau tradisi ini diikuti maka Sultan X harus menunjuk salah satu saudara laki-lakinya sebagai putera mahkota. Sebagaimana diketahui Sultan IX menikahi 5 istri dan mempunyai 22 putera-puteri (15 putera, 7 puteri). Sultan X terlahir dari istri ke 2, KRAy Widyaningrum. Menurut sumber dari kalangan intern, GBPH Yudhaningrat  atau Gusti Yudha, sesuai garis keturunan dan silsilah, calon potensial penerus Sultan adalah Gusti Hadiwinoto, adik satu ibu dari Sultan HB X. Penunjukkan putera mahkota sepenuhnya hak prerogatif Sultan, jauh-jauh hari sudah harus ditetapkan dan ditandai dengan pemberian nama kepada kandidat terpilih. Sebagaimana diketahui Sultan X waktu mudanya bernama Herjuno Darpito. Setelah dipilih sebagai putera mahkota namanya diganti dengan Pangeran Mangkubumi. Dengan pemberian nama ini seluruh kawula Yogyakarta maklum bahwa sang putera mahkota telah diangkat. Hal yang sama juga akan berlaku untuk suksesi Sultan X nanti.

Kalau kita melihat sejarah kerajaan di Indonesia, maka pada abad ke 8 kita pernah mempunyai ratu Sima yang memerintah kerajaan Mataram lama. Juga, di jaman Majapahit kita juga mengenal ratu Tribuana Tunggadewi. Jadi, untuk orang Jawa dipimpin oleh seorang perempuan bukan hal yang ditabukan. Masyarakat Jogya sendiri dari pembicaraan sehari-hari mengisyaratkan kalau tidak keberatan dipimpin oleh seorang ratu. Dengan demikian dimungkinkan salah satu puteri Sultan X suatu saat nanti naik tachta menggantikan ayahandanya. Saya kurang tahu apa nama dan gelar yang diberikan kepada sang puteri mahkota nanti.

Masih terlalu dini mungkin untuk berspekulasi tentang kemuingkinan seorang ratu memimpin Yogyakarta. Masalah ini cukup sensitif di Yogyakarta sehingga belum ada yang berani membicarakan secara terbuka. Walaupun Sultan mempunyai hak prerogatif, namun beliau juga sepenuhnya menyadari bahwa adik-adik laki-lakinya juga merasa berhak untuk naik tachta.

Pilpres AS: Electoral Votes and The Winners-take-all

Dalam waktu 2 minggu lagi, atau tepatnya pada tanggal 6 Nopember 2012, akan diselenggarakan pemilihan presiden Amerika Serikat (pilpres AS). Pilpres AS selalu menjadi perhatian seluruh warga di dunia. Seluruh negara di dunia berkepentingan dengan siapa yang akan menjadi presiden AS mengingat peran negara ini sebagai raksasa ekonomi dan polisi dunia. Pilpres AS kali ini akan menentukan apakah Barrack Obama atau Mitt Romney yang akan dipercaya untuk memimpin AS 4 tahun kedepan.

Pemilu di AS merupakan proses yang panjang, mahal dan melelahkan. Diawali dengan pemilihan pendahuluan atau primary, yang diselenggarakan di masing-masing negara bagian,  untuk  menentukan siapa yang paling layak  untuk diajukan sebagai kandidat presiden mewakili partainya. Pada pemilihan tingkat primary publik memilih langsung calon yang diinginkannya. Di Amerika masing-masing negara bagian bebas menentukan sistem apa yang akan digunakan ditingkat pemilihan pendahuluan. Tidak semua negara bagian menganut system primary. Iowa, Texas, dan Washington(state) menggunakan sistem caucus. Berbeda dengan primary dimana kandidat dipilih langsung oleh publik, didalam caucus kandidat dipilih oleh pengurus partai. Jadi, pengurus partai ditingkat precinct (setingkat kecamatan) akan menentukan siapa kandidat yang akan  diajukan sebagi calon presiden

Untuk partai Demokrat hanya ada calon tunggal karena presiden Obama akan maju lagi sebagai petahana, maka tidak ada proses primary. Untuk partai Republik, kandidat di tingkat primary antara lain : Newt Gingrich, Rick Santorum, Fred Karger, Ron Paul,  Buddy Roemer, Rick Perry, Michelle Bachman, Mitt Romney, John Huntsman  Jr. Dalam proses selanjutnya  ada yang menarik diri pada saat primary atau sesudah primary, dengan hasil akhir Mitt Romney terpilih sebagai kandidat atau nominee presiden untuk partai Republik. Kedua kandidat pemenang ini baru resmi menjadi calon presiden Amerika setelah  disyahkan didalam konvensi nasional yang diselenggarakan oleh masing-masing partainya

Khusus untuk pemilihan presiden sebetulnya rakyat tidak langsung memilih presidennya, tetapi melalui electoral college.  Electoral college(EC) ini semacam perwakilan dari penduduk  yang nantinya akan memilih langsung presiden AS.  Jumlah anggota EC 538 , yang merupakan penjumlahan anggota Senat ditambah anggota DPR. Tiap-tiap negara bagian mempunyai jumlah EC yang berbeda-beda tergantung dari jumlah penduduknya. California yang penduduk terbanyak misalnya, mempunyai 55 EC. Sedang Nevada, walaupun hampir sama luasnya dengan California tetapi sedikit penduduknya, hanya mempunyai 3 EC.

Hasil perolehan suara dari masing-masing calon ditiap-tiap negara bagian akan diterjemahkan kedalam perolehan EC atau electoral votes.(EV)  Hanya saja pembagian EV ini tidak proporsional sesuai perolehan suara, tetapi menganut system “the winners take all”. Jadi, misalnya di California perolehan suara atau popular votes Obama dibanding Mitt Romney 60 % : 40%, maka Obama mengambil seluruh EV yang 55 tadi.  Untuk memenangkan pilpres ini salah satu kandidat harus memperoleh minimal 270 EV. Dengan system ini seseorang yang menang diperolehan popular votes belum tentu menang di electoral votes.

Pada pilpres tahun 2000, Al Gore menang tipis di popular votes tetapi kalah di electoral  votes dari George Bush, sehingga yang menjadi presiden George Bush. Secara teori masing-masing anggota EC boleh memilih presiden yang bukan dari partai yang diwakilinya, tetapi dalam sejarah hal ini hampir tidak pernah terjadi. Sebagian masyarakat AS menganggap sistem ini tidak demokratis karena seolah-olah menghilangkan suara fihak yang kalah dan menggabungkan dengan suara partai yang menang. Perdebatan terus berlangsung untuk merevisi sistem ini, namun sampai sekarang masih belum berhasil.

Dalam setiap pilpres di AS tidak hanya memilih presiden, tetapi juga anggota Senat, anggota DPR dan gubernur negara bagian. Namun untuk ketiga yang terakhir ini hanya memilih anggota atau gubernur yang telah habis masa jabatannya saja.  Proses pencoblosan termasuk cukup sulit. Setiap pemilih setelah diverifikasi formulir registrasinya diberi sebuah kartu semacam kartu ATM. Kartu ini akan dimasukkan kedalam sebuah mesin dan dilayar monitor akan muncul pilihan-pilihan yang harus dilakukan. Pemilih bisa melakukan beberapa skenario pilihan sebelum menentukan pilihan akhir, yaitu dengan memencet tombol merah. Sekali tombol merah ditekan maka pilihan sudah tidak dapat dirubah lagi. Seorang pemilih bisa menghabiskan waktu sampai 10 sampai 15 menit dibilik suara. Perlu diingat bahwa tidak semua orang Amerika faham tehnologi komputer. Mudah dibayangkan pemilih sering harus menunggu sampai 3 jam sebelum mendapat giliran memencet (bukan mencoblos). Bagi mereka yang sibuk, di AS juga dimungkinkan untuk memilih duluan (early voting) dengan mengirimkan hasilnya melalui pos.

Walaupun pilpres belum berlangsung namun sebetulnya sudah dapat dibuatkan peta EC-nya, karena terdapat negara-negara yang secara historis dikenal sebagai pendukung demokrat atau pendukung republik. Didukung dengan polling terakhir diseluruh negara  bagian, maka peta EC menunjukkan Obama memperoleh 237, Romney 206, dan 95 belum menentukan pilihan atau swing states. Swing states ini biasanya baru menentukan pilihannya setelah mendengar debat presiden. Siapa yang akan menang? Kita tunggu saja nanti tanggal 6 Nopember.

PDIP: DEMOKRASI atau DINASTI?

Di internal kubu PDIP ada dua hal yang "tabu"  untuk dibicarakan, yaitu soal "CAPRES" dan "CALON KETUA UMUM PDIP". Kedua hal ini merupakan hak prerogratif Ketua Umum (Megawati). Ketika partai-partai lain sudah mulai mengelus-elus jagonya, PDIP masih belum terdengan suaranya.. Semua menunggu "dawuh" Megawati. Sesuatu yang agak janggal ditubuh partai yang begitu besar ini, menyandang nama "demokrasi",  didalamnya terjadi praktek-praktek yang sangat tidak demokratis. Sebagai putri Presiden RI pertama, Megawati mungkin merasa yang paling terpanggil untuk menyelamatkan negara ini dari jurang kehancuran. Namun tidak berarti bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk memimpin bangsa dan negara. ini. Masing-masing generasi mempunyai perannya sendiri.
Begitu pula ketika partai lain secara periodik melakukan penggantian pimpinan, PDIP tidak pernah menyinggung masalah ini. Kader-kader partai yang mencoba mengutik-utik isu yang sensitif ini dianggap sebagai pembangkang, dan dapat berakhir dengan ditendangnya dari tubuh partai.

Nampaknya kita tidak bisa mengharap akan terjadi penggantian Ketum selama Megawati masih ada. Kalau akan ada penggantianpun Megawati inginnya diganti oleh putrinya, Puan Maharani. Puan inilah satu-satunya kader yang secara intens disiapkan untuk menerima estafet kepemimpinan partai kalau suatu saat Mega lengser.  Itulah sebabnya banyak kader-kader PDIP yang bagus-bagus pada keluar dari PDIP. Begitu pula saudara2-nya juga mulai meninggalkan Megawati.

Puan Maharani

GUBERNUR DIY: PENETAPAN VS PEMILIHAN

Salah satu isu yang masih mangganjal dalam pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta adalah masalah pengisian jabatan kepala daerah Yogyakarta. Masyarakat Yogya (mungkin juga Sultan X) menghendaki gubernur ditetapkan,  sedang pemerintah menginginkan gubernur dipilih secara demokratis. Bagi rakyat Yogya masalah “penetapan” nampaknya sudah merupakan  harga mati.  Secara historis memang gubernur DIY selalu dijabat oleh Sultan yang sedang berkuasa tanpa melalui proses pemilihan. Sampai dengan reformasi masalah pengisian jabatan Gubernur DIY tidak pernah dipersoalkan. Di era reformasi,  terlebih setelah keluar UU bahwa setiap kepala daerah harus dipilih secara langsung,  masalah gubernur/kepala daerah DIY mulai menjadi polemik. Tulisan singkat ini mencoba mengkaji beberapa masalah yang mungkin timbul dan perlu direnungkan seandainya pengisian jabatan kepala daerah Yogyakarta dilakukan dengan sistem penetapan.
Dengan sistem penetapan berarti siapa saja yang diangkat menjadi Sultan otomatis menjadi Gubernur, dan siapa yang menjabat sebagai Pakualam otomatis menajdi Wakil Gubernur. Jadi tanpa melihat apakah Sultan tsb mempunyai kemampuan, keahlian, kompetensi, kesehatan mental atau phisik, yang diperlukan untuk menduduki jabatan kepala daerah. Sistem ini jelas mengabaikan asas -asas profesionalisme, yang mensyaratkan setiap jabatan harus didisi oleh orang yang betul-betul “fit and proper” untuk posisi tsb. Kebetulan Sultan-sultan yang pernah menjabat Gubernur, Sulatan HB ke IX dan X, dinilai mampu dan mumpuni untuk mengelola pemerintahan daerah. Tetapi tidak ada jaminan bahwa Sultan-sultan yang akan datang juga akan mempunyai kemampuan yang sama.
Masalah lain adalah mengenai masa jabatan gubernur/kepala daerah. Sampai kapan? Raja atau Sultan tidak mengenal masa jabatan. Raja baru mengakhiri jabatannya kalau meninggal atau digulingkan dari tahtanya. Jadi selama masih menjabat sebagai Sultan maka selama itupula  beliau akan menjabat sebagai kepala daerah. Bagaimana kalau karena faktor usia kesehatannya semakin munurun, yang berakibat kemampuannya juga semakin menurun untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah. Kita lihat Ratu Elizabeth dari Inggris yang sekarang usianya sudah 86 tahun. Beliau akan terus menjabat sebagai ratu Inggris. tetapi bukan sebagai kepala pemerintahan.
Menurut hemat saya pengisian jabatan kepala daerah Yogyakarta sebaiknya dilakukan dengan sistem pemilihan. Sultan tetap raja Jogya tetapi bukan kepala pemerintahan. Sultan akan tetap menjadi figur yang sakral dan dijauhkan dari hal-hal yang dapat menurunkan martabatnya sebagai seorang sultan/raja.  Sebagai kepala dearah Sultan bisa berbuat salah atau terlibat masalah yang mengakibatkan beliau dituntut secara pidana. Sebagai kepala daerah beliau bisa didemo atau dihujat oleh rakyatnya kalau dinilai menyimpang. Padahal sebagai seorang raja beliau “can do no wrong”.

Boediono sebagai Wapres; siapa takut?

Teka-teki siapa yang akan mendampingi SBY sebagai Cawapres dalam pilpres Juli mendatang sudah mulai terjawab. Walaupun belum secara resmi diumumkan, namun sudah dapat dipastikan bahwa Boediono akan berduet dengan SBY. Mengapa mengambil calon wapres yang non-partisan? Pasti ini telah melalui pertimbangan yang matang. SBY pasti tidak akan bertindak sendiri tanpa mendengar dari analis dan penasihat politiknya. Pada waktu SBY mengumumkan 5 kriteria Wapres beberapa waktu yang lalu, sebetulnya sudah tersirat bahwa SBY nampaknya tidak mau lagi Wapres yang berasal dari parpol. Jadi intinya, SBY sudah trauma punya wapres yang dari parpol. Hal ini didasari pengalaman selama 5 tahun menggandeng JK sebagai Wapres. JK terkesan kurang loyal, tidak tulus, sering jalan sendiri dan bahkan bak “buah semangka berdaun sirih, aku begini engkau begitu”. Saya sering kasihan sama SBY, dalam beberapa situasi sering kehilangan control terhadap JK.

Ungkapan bahwa “ my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins” tidak berlaku di Indonesia. Wapres yang berasal dari parpol pasti punya agenda sendiri untuk partainya. Apalagi kalau dia ketua umum dari partai yang besar. Jadi sebetulnya negara ini rugi membayar gaji JK , karena sebagian waktunya dicurahkan untuk Golkar. Bahkan banyak sekali fasilitas negara seperti : transportasi, akomodasi, dan pengawalan yang dinikmati dalam rangka membina partai Golkar.

Mengapa harus Boediono? Kalau saya harus memilih pembantu tentu saya akan memilih orang yang betul-betul dapat bekerja sama dan mendukung program-program saya. Istilah kerennya mempunyai “chemistry” yang sama. Dari segi personality SBY-JK memang tipe yang berbeda. SBY terlalu banyak pertimbangan, JK ingin serba cepat saja. SBY negarawan, JK pedagang. Penunjukkan Boediono yang ekonom handal juga memberi sinyal bahwa SBY, kalau nanti terpilih lagi, akan lebih banyak memberikan perhatian pada masalah-masalah ekonomi. Walaupun sebagian orang mengatakan Wapres adalah jabatan politis, nampaknya SBY ingin nanti Wapresnya tidak terlalu banyak diganggu masalah-masalah politik, tetapi hanya fokus pada soal ekonomi. Dan ini hanya mungin kalau wapresnya dari non-partai.

Yang menarik untuk disimak, mengapa nama Boediono baru mengkristal setelah komunikasi politik antara Demokrat dengan PDIP semakin menguat. Apakah ini bagian dari deal politik dengan SBY kalau PDIP jadi bergabung dengan Demokrat? Jadi PDIP mau berkoalisi dengan Demokrat dengan syarat Wapresnya bukan dari parpol. Karena sebetulnya, dari angka perolehan suara, PDIP yang lebih berhak untuk mendapat kursi Wapres. Tapi Megawati kan nggak mungkin jadi wapresnya SBY, sedang kandidat lain PDIP tidak punya.

Untuk kebaikan bangsa dan negara, pasangan SBY-Boediono saat ini adalah pasangan yang terbaik. Namun bukan berarti tanpa kritik. Kedua-duanya mempunyai leadership style yang kurang lebih sama, lamban dalam mengambil keputusan. SBY terlalu banyak pertimbangan, Boediono terlalu low profile. Negara kita ini masih belum keluar benar dari krisis. Masalah kemiskinan, kesempatan kerja, utang luar negri masih merupakan problem utama negara kita. Diperlukan pemimpin yang berani dan cepat dalam mengambil keputusan. Diperlukan kepemimpinan yang lebih mak joss.

Tidak usah malu-malu, Golkar rujuk lagi saja dengan Demokrat

Partai Demokrat(PD) untuk saat ini resmi bercerai dengan Golkar, tapi belum sampai ke talak 3. Jadi masih mungkin sekali rujuk kembali, tanpa harus melalui perkawinan sela. Kesepakatan politik koalisi SBYdengan JK(Golkar) tidak mencapai titik temu. SBY mau dan membutuhkan Golkar untuk membentuk pemerintahan yang kuat, tapi tidak mau lagi berduet dengan JK. Sedang Golkar ngotot mengusung JK sebagai pendamping SBY untuk posisi RI 2. Setelah ditolak SBY, JK mencoba melakukan pendekatan ke PDIP untuk alternatif koalisi. Tapi sayang, langkah inipun juga tidak membuahkan hasil. Megawati nampaknya sudah semakin mesra dengan Prabowo dan sudah bulat niatnya untuk menggandeng Prabowo sebagai Cawapres. PDIP memang masih bersedia koalisi dengan Golkar, tetapi dalam kerangka membentuk pemerintahan yang kuat, bukan dalam masalah Capres-Cawapres. Prabowo sudah merupakan harga mati utnuk mendampingi Megawati. Jadi peluang JK untuk menjadi Cawapres-pun tidak ada.

Kalau pasangan Mega-Prabowo ini nanti jadi maju dalam Pilpres mendatang, akan merupakan lawan yang berat bagi SBY. Dalam waktu relatif singkat kepopuleran dan akseptabilitas Prabowo cukup tinggi. Mesin kampanyenya sangat kuat dan program-program kampanye digarap dengan baik dan terarah. Dikalangan pemilih muda Gerindra berhasil menciptakan “political awareness”. Tidak salah kalau Mega memilih mantan Danjen Kopassus ini.

JK maju sendiri?

Alternatif yang tersedia kalau JK ingin terus maju sebagai Capres, ya maju sendiri sebagai poros ke 3. Karena perolehan suaranya kurang dari 20 %, berarti Golkar harus koalisi dengan partai lain. Dengan siapa? Yang belum secara resmi menyatakan arah koalisinya tinggal PAN, PPP dan PBB. PAN sudah dapat dipastikan akan bergabung dengan kubu SBY, tinggal menunggu pernyataan resmi Sutrisno Bachir setelah bertemu dengan Amin Rais nanti. PPP masih diam saja, menunggu sampai koalisi yang terbentuk semakin mengkristal. Tapi saya kira PPP tidak akan mau bergabung dengan Golkar selama calon presidennya masih JK. Jadi kemungkinan besar PPP akan bergabung dengan PD. Apalagi PPP sudah menikmati hasil koalisi yang lalu, dengan cukup banyaknya kader-kader PPP yang mendapat posisis penting di pemerintahan SBY. Untuk PBB, perolehan suaranya kecil sekali, jadi bisalah diabaikan. Kasihan juga kalau melihat Golkar(JK) sebagai partai besar harus mengemis kesana-sini untuk mencari pasangan. Coba perhatikan, kalau Golkar ingin melakukan PDKT ke PDIP, JK sendiri yang harus datang ke Teuku Umar (Mega). Sebaliknya kalau PDIP ingin melakukan komunikasi politik dengan Golkar, hanya menyuruh Taufik Kiemas(TK) dengan Puan Maharani. Sebetulnya ketua PDIP itu Mega atau TK

Rujuk lagi dengan Demokrat ?

Melihat situasi diatas, nampaknya tidak ada jalan lain bagi Golkar kecuali kembali rujuk dengan Demokrat. Ini kalau masih mengincar kursi RI 2. Tidak usah malu-malu. Ingat, dunia politik itu tidak mengenal rasa malu, gengsi, harga diri atau integritas. Yang ada hanya kepentingan, kesempatan dan pragmatisme. PD dan Golkar saling membutuhkan. Petinggi-petinggi kedua partai perlu bicara lagi dengan kepala dingin dan tidak emosional. Tapi yang jelas Golkar jangan coba-coba mengajukan JK sebagai Cawapres. Masih ada 2 nama yang potensial, Akbar Tanjung(AT) dan Sultan X. Kedua-duanya bersedia menjadi Wapres. Kalau harus memilih saya lebih condong ke AT. AT pengalaman politik dan birokrasinya sangat kaya. Disampaing itu duet Jawa-Non-Jawa kayanya lebih bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Masih ada waktu sampai 9 Mei nanti. Politik itu cair sekali, segalamya masih bisa berubah.

Sesudah SBY-JK bercerai

Tanda-tanda SBY tidak mau berduet lagi dengan JK terlihat ketika SBY mengumumkan kriteria untuk menjadi Cawapres. Disitu disebutkan bahwa Wapres mendatang harus bukan Ketua Umum suatu partai. Ketika tim perunding Golkar tetap mengajukan JK sebagai calon tunggal Wapres, Parta Demokrta menrespons dengan meminta agar Golkar mengajukan lebih dari 1 nama. Nah ini tambah jelas lagi kalau SBY sudah tidak mau lagi dengan JK.
Mengapa SBY tidak mau lagi dengan JK, ini menarik untuk dikaji. Rupanya selama hampir 5 tahun ini SBY ibaratnya memelihara anak macan, setelah besar tetap saja menggigit tuannya. JK dinilai sering mengambil langkah-langkah yang melampaui kapasitasnya sebagai Wapres. Rakyat menilai JK buakan saja tidak dapat bekerja sama dengan SBy, tetapi juga terkesan tidak loyal dan tidak tulus, Kata pepatah, bagaikan api dalam sekam atau sering menggunting dalam lipatan.
Setelah ditolak SBY, nampaknya JK tersinggung sehingga dia memutuskan untuk maju sendiri sebagai Capres. Kelihatannya ini sebagai keputusan partai, tetapi sebetulnya bukan. Ini lebih banyak didiorong reaksi emosional JK yang didukung sebgian kecil pimpinan Golkar. Sebagian petinggi Golkar yang lain tetap menghendaki Golkar berkoalisi dengan PD. Kalau Jk tidak dapat diterima SBY, ya ajukan calon lain. Menurut saya sebetulnya masa keemasan JK sudah beralhir, baik sebagai Wapres maupun sebagai Ketua Umum Golkar. Ada tuntutan untuk menyelenggarkan Munaslub, dengan salah satu agenda meminta pertanggungan jawab JK mengenai kekalahan Golkar dalam Pemilu 2009.
Untuk maju sebagai Capres Jk jelas harus berkoalisi dengan partai lain. Golkar merapat lagi dengan PDIP. Tetapi Golkar juga harus realistis, kalau menggandeng PDIP apa tetap ngotot mau jadi Presiden, karena Mega sudah jauh-jauh hari menyatakan mau maju sebagai Capres. Lantas, kalau menerima posisi sebagai wapres terus Prabowo dikemanakan. Kalau Mega akan mengambil JK sebagai Wapres, sudah hampir pasti Prabowo akan keluar dari kubu PDIP. Jadi, Mega harus memilih antara JK dengan Prabowo. Suatu pilihan yang tidak mudah. Untuk membentuk pemerintahan yang kuat , baik disisi eksekuitf maupun legislatif, Mega memerlukan Golkar. Tetapi untuk memenangkan Pilpres figur JK kurang menjual. Prabowo akseptabilitasnya lebih tinggi. Disampihg itu Prabowo mesin kampanyenya kuat sekali. Harus saya akui selama Pemilu ini kampanya yang saya nilai paling terarah dan efektif adalah dari Gerindra, khususnya yang menggunakan media masa.
Jadi, kalau Mega tetap akan mengambil JK sebagai pendamping, maka slkenarionnya kira-kira Prabowo akan maju sendiri sebagai Capres menggandeng Hanura, PBB dan partai-partai kecil lainnya. Jadi kira-kira akan ada 3 pasang Capres-Cawapres. Pemilu ini terlalu mahal dan melelahkan, Kita berharap Pilpres nanti cukup satu putaran saja.

Tidak ada nurani, harga diri, dan integritas dalam politik

Didalam politik tidak ada yang namanya hati nurani, harga diri, integritas, kawan sejati, atau musuh sejati. Yang ada adalah kepentingan, oportunitas dan pragmatisme. Yang mempunyai ideologi atau idealisme hanyalah konstituen yang setia saja. Di kalangan elite politik semuanya itu tidak ada. Karena ujung-ujungnya adalah perebutan kekuasaan. So, the name of the game is “Power”. Jadi dinamika politik bisa sangat cepat berubah, tergantung perubahan kepentingan dan oportunitas yang muncul.
Baru bulan lalu JK menyatakan akan maju sebagai Capres dari Golkar untuk melawan SBY. Langkah ini sebetulnya agak emosional, terprovokasi pernyataan Ahmad Mubarok, petinggi Partai Demokrat, yang memandang rendah kemampuan perolehan suara Golkar di pemilu 2009. Pada waktu itu Golkar juga sangat optimis masih bisa unggul dalam Pemilu 2009, seperti yang dialami dalam Pemilu 2004. Ternyata perolehan suara Golkar merosot drastis, sehingga tidak mungkin Golkar maju sendiri mengusung JK sebagai Capres. Disini Golkar harus realistis dan perlu menimbang lagi apa masih akan maju (baik sebagai Cawapres atau Capres) melawan SBY atau kembali berduet dengan SBY. Apapun pilihannya Golkar harus berkoalisi dengan partai-partai lain.
Pilihan pertama nampaknya jatuh ke PDIP. Namun JK harus bersedia sebagai Cawapres, karena Megawati sudah jelas akan maju sebagai Capres. Tapi disini Golkar juga harus pragmatis, pertama : kalau hanya ingin mengambil kursi Cawapres buat apa koalisi dengan PDIP. Kedua: kalau Mega kalah, posisi Wapres akan hilang. Dengan partai-partai lain nampaknya pilihan semakin sempit. PKS dan PKB jauh-jauh hari sudah mendekat ke Partai Demokrat, Hanura dan Gerindra juga sudah menyatakan satu poros dengan PDIP. Jadi tinggal PPP dan PBB.
Dari daerah-daerah, DPD-DPD Golkar menghendaki agar Golkar tetap maju sendiri dan tidak kembali “rujuk” dengan SBY. Tentunya ini lebih karena pertimbangan harga diri, serta menjaga kehormatan dan integritras partai. Golkar, sebagai partai besar, sekali menyatakan akan maju sebagai penantang SBY harus tetap maju apapun konsekekuensinya. Namun dikalangan elite Golkar tidak demikian pola pikirnya. Dari pertimbangan oportunitas kesempatan Golkar untuk menduduki kursi orang nomer 2 di RI ini hanya kalau bergabung dengan SBY. Dengan tetap berduet dengan SBY, kalau menang, akan banyak posisi di kabinet yang akan diberikan kepada kader Golkar. Di parlemen koalisi partai pemerintah juga akan berusaha supaya pimpinan DPR dan komisi-komisi strategis juga akan jatuh ditangan Golkar. Ini semua adalah masalah interest atau kepentingan.
PKS mengancam akan keluar koalisinya dengan PD kalau JK kembali berduet dengan SBY. Sekali lagi ini juga masalah kepentingan dan oportunitas. Kalau JK kembali berduet dengan SBY maka kans PKS untuk mengajukan kadernya sebagai Cawapres akan hilang.

Pemilu Legislatif usai, menuju Pilpres 2009

Pemilu Legislatif telah selesai dilaksanakan. Tanpa menunggu hasil perhitungan final KPU, dari berbagai quick count sudah dapat diketahui bahwa Partai Demokrat menduduki nomer 1 dalam perolehan suara. Apa arti kemenangan Partai Demokrat ini? Ini adalah pesan yang sangat jelas bahwa rakyat menghendaki agar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap diberi kepercayaan sebagai presiden untuk 5 tahun lagi. Logikanya sederhana, supaya SBY bisa maju lagi dalam Pilpres mendatang kita berikan suara sebanyak-banyaknya ke Partai Demokrat.

Dengan perolehan suara sebesar 20 % lebih, SBY sebetulnya bisa maju sendiri sebagai Capres tanpa dukungan partai-partai lain. Tetapi untuk kestabilan politik dimasa mendatang SBY perlu berkoalisi dengan partai lain. Koalisi bukan hanya sekedar untuk mencari Cawapres, tetapi juga untuk membentuk pemerintahan yang kuat mengingat sangat dominannya peran DPR di stelsel ketatanegaraan kita sekarang ini. Artinya, hasil koalisi ini nantinya juga akan membuat pemerintah kuat di DPR.

Koalisi dengan siapa?

Untuk membentuk pemerintahan yang kuat ada dua partai besar yang sangat efektif untuk digandeng, yaitu : PDIP dan Golkar. PDIP jelas tidak mungkin karena kubu Megawati nampaknya sudah patah arang dan menyatakan SAY NO TO SBY, dan memilih lebih baik jadi oposisi daripada berkoalisi dengan SBY. Jadi, pilihan tinggal pada Golkar. Golkar adalah partai yang sangat berpangalaman dan mempunyai infrastruktur politik dan birokrasi yang kuat sampai ke daerah-daerah. Jelas SBY membutuhkan Golkar, walaupun tidak harus Jusuf Kalla (JK). Perolehan suara Golkar yang berada dibawah PDIP menunjukkan bahwa figur JK ternyata tidak mampu menggaet suara rakyat. Berbeda dengan PDIP yang tidak mempunyai kader-kader pemimpin yang kuat, Golkar kaderisasinya termasuk bagus. Banyak tokoh-tokoh Golkar yang layak memimpin partai yang besar ini maupun layak maju sebagai pemimpin negara ini. Ada Akbar Tanjung, Surya Paloh, Aburizal Bakrie, Sri Sultan X, Agung Laksonso, untuk menyebut beberapa diantaranya. Dari beberapa nama diatas saya pribadi menilai hanya Sri Sultan yang paling pas mendampingi SBY. Tapi Sri Sultan kan juga ingin jadi Presiden. Masalah lain, mungkinkah salah satu figur ini maju sebagai Cawapres mewakili Golkar mengingat JK sudah menyatakan maju sebagai Capres dari partai yang sama.

Kalau Golkar tidak mungkin, maka masih ada PKS, PAN, PPP atau PKB yang bisa diajak koalisi. Tetapi menurut saya tidak Gerindra atau Hanura.

Bagaimana nasib JK?

Sebagaimana SBY, JK-pun perlu berkoalisi dengan partai lain untuk bisa maju sebagai Capres. Apalagi perolehan suara Golkar dibawah 20 %. Beberapa waktu yang lalu, sebelum Pemilu, nampak tanda-tanda pendekatan Golkar-PDIP. Kalau betul-betul JK akan berkoalisi dengan Megawati, sekarang posisi tawar JK tidak kuat lagi mengingat perolehan suara Golkar dibawah PDIP. Jadi JK harus bersedia maju sebagai Cawapres. Kalau hanya sebagai Wapres, mengapa dulu harus pisah dari SBY. Kans untuk tetap jadi Wapres masih tetap besar dengan terus berduet dengan SBY dibanding kalau maju sendiri dengan Megawati. Rakyat sudah merasakan bagaimana Mega memimpin negara ini selama 3 tahun. Menurut saya enough is enough.

Dengan tetap menjadi Wapres-nya SBY kesempatan untuk maju sebagai Capres di tahun 2014 cukup besar(kalau tidak dianggap terlalu tua), mengingat dia tidak harus bersaing dengan incumbent.

Surat untuk Golkar : JK Capres untuk 2014 saja

GOLKAR maju dengan Capres sendiri
Sampai beberapa saat yang lalu belum terlihat apakah GOLKAR akan maju dengan Capresnya sendiri atau tidak. Mungkin menunggu sampai Pemilu Legislatif. Kalau hasilnya bagus mungkin maju sendiri. Ketika JK menolak sistem "Konvensi nasional" untuk memilih Capres, saya langsung menangkap bahwa sang Ketua Umum akan maju sendiri. Sebab kalau melalui konvensi belum tentu JK yang kepilih. Masih banyak kader-kader Golkar lain yang juga potensial. Sayang, sebetulnya sistem konvensi ini memberi citra bahwa Golkar partai yang maju sekali. Partai-partai lain belum ada yg berani menggunakan sistem konvensi.
Pernyataan Mubarok, salah satu ketua Partai Demokrat, yang menyatakan kalau Golkar hanya memperoleh 2,5 % suara di pemilu nanti maka Partai Demokrat akan mencari Cawapres yang lain nampaknya membuat berang seluruh jajaran Partai Golkar. Golkar sebagai partai yang besar tersinggung, hingga memutuskan akan maju dengan calonnya sendiri. Pengarahan Surya Paloh, Ketua Dewan Penasehat Parati Golkar, bahwa Golkar masih mempunyai calon internal yang potensial nampaknya juga membuat JK tersinggung, sehingga memutuskan untuk menerima penacalonannya sebagai Capres. Saya melihat move Golkar ini agak terburu-buru dan emosioanal.

Kans SBY terpilih lagi
Sebagai incumbent SBY mempunyai banyak keuntungan. Apa yang dikatakan , apa yang dikerjakan sehari-hari bisa jadi bahan kampanye. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh calon-calon yang lain. Dari penurunan harga BBM, peresmian proyek-proyek sampai perayaan Cap Go Meh, bisa diatur untuk kepentingan politiknya. Jadi, kalau lawannya masih orang-orang lama, seperti : Megawati, Gus Dur, Wiranto, Sultan X, Akbar Tanjung, dan juga JK, pasti SBY yang kepilih lagi.
Megawati adalah masa lalu. Megawati tidak pernah melakukan komunikasi politi dengan baik. Rakyat tidak pernah tahu apa maunya Mega sebagai presiden, karena dia tidak pernah "bicara". Munculnya Megawati sebagai pemimpin lebih banyak didorong oleh faktor kasihan, karena dia sering di-zalimi, baik pada saat jamannya Pak Harto maupun waktu pemerintahan Gus Dur. Sama seperti mencuatnya nama SBY dulu, setelah rakyat merasa dia telah di-zalimi Megawati. Itulah psikologi atau sinetorn politik.
Bagaimana dengan Gus Dur? Salah satu kebodohan bangsa ini ialah telah memilih Gus Dur sebagai presiden. Kalau Gus Dur berbuat yang aneh-aneh itu bukan salah Gus Dur, tetapi salah yang memilih. Kita semua siudah tahu bahwa Gus Dur orangnya aneh dan penuh kontraversi.

Jadilah Wapres yang baik
Jadi, menurut saya untuk Pilpres mendatang JK sebaiknya maju sebagai pendamping SBY atau wapres saja, Untuk 5 tahun mendatang tunjukakan bahwa JK memang Wapres yang baik, bisa bekerja sama dengan Presiden, tulus dan loyal. Karena selama ini kesan rakyat JK tidak dapat bekerjasama dengan SBY. Untuk 5 th kedepan JK mempunyai kesempatan untuk memperbaiki citranya dan membuktikan bahwa bisa menjadi Presiden yang baik.


Capres tahun 2014
Nah untuk Pemilu 2014 baru JK maju sebagai Capres. SBY sudah tidak mungkin mencalonkan lagi, JK mempunyai banyak kesempatan untuk kampanye dan merebut simpati rakyat. Daripada maju sebagai Capres, terus kalah, nanti malah jabatan wapres juga hilang.
Tapi itu lebih banyak untuk kepentingan JK sebagai pribadi. Golkar sebagai partai besar tentu punya pendapat lain. Itu juga kalau tidak ada Calon-calon lain Golkar yang mau maju sebagai Capres. Akbar Tanjung saya kira ingin juga maju sebagai Capres.